GARDUOTO – Hari ini, Senin (12/03) Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta dilaporkan ke Mabes Polri terkait dugaan Union Busting/Pemberangusan Serikat Pekerja oleh Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) dengan kuasa hukumnya DR Eggi Sudjana, SH, MSi and Partners.
Perjuangan serikat pekerja, yang dimotori oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang menolak kebijakan Pemerintah berupa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
Adapun kemudian ditindaklanjuti oleh Jasa Marga melalui pemberlakuan 100% Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh ruas jalan tol di Indonesia, ternyata direspon secara tidak bijaksana oleh PT Jasa Marga.
PT Jasa Marga (PT JM) melalui manajemen anak perusahaannya yaitu PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ), justru diduga kuat melakukan tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting) dalam bentuk upaya kriminalisasi dan upaya pemutusan hubungan kerja terhadap Mirah Sumirat, Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ).
Dugaan union busting yang sejak akhir tahun 2017 dilakukan oleh manajemen PT Jasa Marga melalui PT JLJ yaitu mencari-cari kesalahan dari Mirah Sumirat, dengan mempersoalkan kehadiran Mirah Sumirat di tempat kerja.
Padahal di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah ditandatangani oleh Direksi PT JLJ dan Pengurus SK JLJ, telah disepakati secara tegas bahwa Perusahaan memberikan hak penuh kepada Pengurus SK JLJ untuk menjalankan aktifitas serikat pekerja. Klausul dalam PKB ini telah berjalan sejak tahun 2008 sampai sekarang.
Namun anehnya, baru sejak adanya Konferensi Pers Penolakan 100% GTO oleh ASPEK Indonesia dan KSPI pada September 2017, aktivitas Mirah Sumirat sebagai Presiden SK JLJ dipersoalkan oleh Direksi PT JLJ.
Direksi PT JLJ telah memberikan sanksi kepada Mirah Sumirat berupa Peringatan Tertulis 1 dan berlanjut pada surat panggilan 1, 2 dan 3 dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah atasan dalam hal bekerja sebagai karyawan.
Padahal Mirah Sumirat sudah melaksanakan tugas sebagai pimpinan serikat pekerja sejak tahun 2008 hingga sekarang dan tidak pernah ada persoalan terkait menjalankan fungsi sebagai pengurus serikat pekerja.
Said Iqbal, Presiden KSPI meminta Direksi PT JM dan Direksi PT JLJ untuk menghentikan dugaan tindakan union busting yang dilakukan terhadap Mirah Sumirat. Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Governing Body International Labor Organization (ILO) mengingatkan bahwa dugaan kasus union busting terhadap Presiden SK JLJ akan menjadi perhatian serius dan bukan tidak mungkin persoalan ini akan dilaporkan ke rapat Governing Body ILO di Genewa, karena merupakan pelanggaran atas UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan juga Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat.
Iqbal meyakini bahwa dugaan tindakan union busting yang dilakukan terhadap Mirah Sumirat sangat terkait dengan sepak terjang Mirah Sumirat dalam memperjuangan jaminan kepastian kerja di Indonesia. Setidaknya ada 2 perjuangan yang gencar dilakukan oleh Mirah Sumirat di lingkungan pekerja jalan tol.[Go/Res]
